Aksi Buruh 2019 Tidak Signifikan Karena Hormati Penghitungan Suara Pemilu Belum Selesai Oleh KPU

Politik, Uncategorized

Aksi Buruh 2019 Tidak Signifikan Karena Hormati Penghitungan Suara Pemilu Belum Selesai Oleh KPU
Posted By: Administrator
Posted date: Mei 01, 2019
In: Nasional
No Comments

JAKARTA, beritalima.com – Aksi buruh pada Hari Buruh Internasional tiap tanggal 1 Mei, tahun 2019 ini tidak seramai tahun – tahun sebelumnya, kendati pusat aksinya di sepanjang jalan Thamrin, tapi bisa membuat kemacetan di jalan – jalan lain karena banyak yang memarkir kendaraannya hingga radius 2 – 3 km dari pusat aksi di depan Istana. Sedangkan aksi buruh tahun ini tidak begitu siginifikan walaupun dalam tuntutannya tidak jauh dari Perppu No.78/2015 tentang upah.
Demikian hal itu diungkapkan Eduard Marpaung, Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Rabu, (1/5/2019) di areal aksi buruh Internasional, eks Taman Irti Monas, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.
“Ini sudah ada kesepakatan mengurangi aksi demo karena penghitungan suara Pemilu Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan KPU masih berjalan, jadi kita menjaga agar jangn terjadi suasana yang tidak kondusif,” ujarnya.
Namun dalam perjuangannya untuk mensejahterakan kaum buruh, melalui serikat buruh yang tergabung dalam KSBSI, yang notabene pendukung pasangan 01, Jokowi – Ma’ruf Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019 – 2024. Dalam pernyataannya ada beberapa janji-janji kampanye Jokowi yang bakal ditagih KSBSI di antaranya; revisi Perppu Nomor 78 dan Kartu Pra Kerja.
“Khusus Perppu Nomor 78, buruh mendapatkan kepastian kenaikan upah setiap tahunnya. Besaran kenaikan upah di atas inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
KSBSI mengusulkan, dalam Perppu tersebut berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah bukan nasional. “Ada daerah yang tingkat inflasi dan pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, ini harus disesuaikan,” ungkapnya.
Terkait kartu pra kerja, KSBSI berharap peruntukannya bukan hanya kepada calon pekerja baru tetapi juga untuk pekerja yang berhenti bekerja mencari pekerjaan baru.
“Banyak buruh saat ini kurang keterampilan sehingga usai kerja sulit mendapatkan pekerjaan baru. Kondisi ini kebanyakan akibat revolusi industri 4.0. kami berharap kartu pra kerja menciptakan pekerjaan baru. Kalau bisa, dengan skill baru, pekerja bukan cuman mendapatkan pekerjaan baru tetapi bias menciptakan pekerjaan sendiri,” jelasnya.
Eduard pun berharap pemerintahan Jokowi selanjutnya konsisten menjalankan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya solusi pembiayaan yang permanen dan stabil sehingga tidak ada lagi biaya-biaya yang dikeluarkan pekerja saat dirawat di Rumah Sakit. Selain itu ia mengusulkan, agar membangun Rumah Susun murah atau Rumah Susun Sewa yang murah bagi pekerja yang letaknya di sekitaran, tidak jauh dari pabrik atau industri tempat mereka bekerja. Menurutnya akan membantu pengeluaran – pengeluaran pekerja sehingga pekerja akan tertolong tingkat ekonominya akan lebih sejahtera.
Satu hal penting lain yang juga perlu dikerjakan pemerintah, kata Eduard, adalah pemerintah menciptakan lapangan kerja baru dengan membangun industri baru yang bersifat dari hulu ke hilir.
“Contohnya Kelapa Sawit, pemerintah harus membuat industri yang mengolah kelapa swait dari mulai bahan mentah (perkebunan), pengolahan hingga barang jadi di dalam negeri. Bukan cuman untuk dipasarkan di dalam negeri, pemerintah juga mengupayakan pemsarannya ke luar negeri. Contoh lain karet misalnya, Indonesia harus mampu membuat ban produksi sendiri,” jelasnya.
Produksi dari hulu ke hilir tersebut menurut Eduard karena saat ini, akibat revolusi industri 4.0 banyak perusahaan industri yang tadinya ada di Indonesia keluar, kembali ke negaranya.
“Karena dengan teknologi 4.0 mereka sudah mampu memproduksi sendiri di negaranya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi inilah yang membuat banyak pekerja kita di dalam negeri kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.
Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, menurut Edward, pemerintah bersama swasta perlu mempersiapkan masa transisi dari industri tradisional ke 4.0 dengan pelatihan keterampilan baru tapa adanya pemutusan hubungan kerja.
“Jadi, sewaktu masuk ke industri 4.0 pekerja kita sudah siap dengan skill barunya. Ini kan banyak perusahaan mem-PHK pekerja karena alas an bangkrut, menutup perusahaan lalu bikin perusahaan baru dengan produk yang sama namun dengan teknologi baru 4.0. selain itu, dalam masa transisi tersebut, pengusaha khan punya perusahaan lain, jadi pekerja jangan langsung diberhentikan tetapi bisa disalurkan, dipekerjakan di perusahaan lainnya milik si pengusaha itu,” terangnya. ddm

2 Responses to “Aksi Buruh 2019 Tidak Signifikan Karena Hormati Penghitungan Suara Pemilu Belum Selesai Oleh KPU”

  1. Royal CBD

    whoah this weblog is wonderful i like studying your articles.

    Keep up the good work! You realize, lots of persons are looking around for this information, you could help them greatly.

    Reply

Leave a Reply to Royal CBD

Click here to cancel reply.