Jakarta, 10 November 2026
Dewan Pengurus Pusat Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (DPP F HUKATAN–KSBSI) mendesak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia segera menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Gubernur di Indonesia terkait pelaksanaan pembahasan Upah Minimum untuk Tahun 2027 di masing-masing provinsi.
DPP F HUKATAN–KSBSI memandang bahwa pembahasan upah minimum merupakan proses penting yang harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, partisipatif, dan berdasarkan kondisi riil kehidupan pekerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh provinsi melaksanakan proses pembahasan upah bersama Dewan Pengupahan.
DPP F HUKATAN–KSBSI menegaskan bahwa upah minimum dan Upah Sektoral bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen perlindungan bagi pekerja/buruh untuk memperoleh penghidupan kepastian nilai upah sebagai acuan dasar untuk kemudian ditentukan upah hidup layak.
Membuka ruang dialog sosial yang setara antara unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh dengan mempertimbangkan aspirasi serta kondisi riil pekerja dan memastikan proses pembahasan dan rekomendasi upah minimum dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
DPP F HUKATAN–KSBSI juga mengingatkan bahwa kebijakan pengupahan tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan dunia usaha, tetapi harus menempatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
Kami percaya bahwa hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan hanya dapat terwujud apabila suara pekerja didengar dan dilibatkan secara nyata dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut hak dan kesejahteraan mereka.
Kami mendesak bahwa segera di terbitkan arahan yang tegas dari pemerintah pusat agar tidak terjadi keterlambatan penetapan upah minimum tahun 2027
DPP F HUKATAN–KSBSI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Gubernur agar pembahasan Upah Minimum Tahun 2027 di seluruh provinsi berjalan secara serentak, transparan, dan melibatkan seluruh unsur tripartite memastikan tidak terjadi keterlambatan penetapan upah minimum tahun 2027
DPP F HUKATAN–KSBSI